Banyak Problem Sosial, Kampung Tanjung Kait Kembali Ditata

TANGERANG, BNR -– Pemukiman di Kampung Tanjung Kait, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, terus ditata. Pemkab Tangerang pun meluncurkan Program Penataan Kampung Tanjung Kait, Selasa  (27/8/24)

Penjabat (Pj) Bupati Tangerang Andi Ony mengatakan, kepala keluarga di Kampung Tanjung Kait ini mayoritas bekerja di sektor informal. Kondisi permukiman mereka berada di daerah pesisir. berbagai problematika ada di perkampungan ini seperti persoalan rumah tidak layak huni, sanitasi buruk, dan terbatasnya akses air bersih. Kondisi ini, tambah Andi Ony perlu ditangani secara lintas sektor untuk direvitalisasi

“Perlu ada kerjasama dan kolaborasi multipihak yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Tangerang, masyarakat Tanjung Kait, Habitat for Humanity Indonesia, KOMIDA, dan para donor, untuk melaksanakan program revitasliasi Kampung Tanjung Kait,” jelas Andi Ony

Lanjut dia, program revitalisasi Kampung Tanjung Kait tersebut dirancang dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif untuk mengatasi kesenjangan akses lahan, meningkatkan ketersediaan perumahan layak, dan menjadikan hunian yang layak. Untuk itu, pihaknya sangat mendukung kegiatan tersebut dalam rangka kualitas hidup masyarakat semakin meningkat.

Dia juga berharap program tersebut bisa terus berlanjut dan berkesinambungan. Bisa direplikasi dan diimplementasikan di daerah lainnya di Kabupaten Tangerang, khususnya wilayah-wilayah yang padat dan kumuh.

Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia, Susanto mengatakan, kerjasama dengan Pemkab Tangerang ini bukan merupakan kerjasama yang pertama tetapi sudah yang kesekian kalinya. Kerjasama ini untuk membangun kawasan bebas dari kawasan kumuh dan miskin di wilayah utara khususnya Mauk. Program ini tidak hanya tentang membangun rumah, tetapi juga membangun komunitas yang tangguh dan berkelanjutan.

Dia juga menjelaskan program revitalisasi tersebut juga untuk memastikan keamanan tinggal bagi warga yang selama ini tinggal di pemukiman informal melalui akses pembiayaan kepemilikan tanah. Pembangunan rumah layak huni dan infrastruktur dasar nantinya akan memenuhi akses kebutuhan tempat tinggal yang lebih sehat, ketersediaan air bersih dan sanitasi yang lebih baik serta kemudahan akses layanan dasar lainnya.(*)